NTT Mart dan Krisis Produksionis: Ketika Etalase Mengaburkan Luka Struktural

Pada bagian yang pertama, dalam peringatan satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma (Melki-Johni ), saya menulis sebuah artikel pendek dengan judul “Satu Tahun Melki-Johni : Antara retorika hilirisasi dan realitas struktural, MBG harus jadi momentum”.

Tulisan itu pada prinsipnya hendak mengingatkan pemerintah bahwa NTT Mart hanya satu bagian kecil yang saya sebut sebagai ”Etalase” dari satu kesatuan rantai produksi yang hendak dibangun dalam topik besar program hilirisasi yang megah itu.

Tulisan ini merupakan kelanjutannya, secara lebih spesifik saya hendak mengevaluasi program NTT Mart dalam kerangka ekonomi-politik, respons distribusionis, masalah produksionis, hingga fungsi ideologis dalam narasi pembangunan.

***
Pada 12 Agustus 2025, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meresmikan gerai perdana NTT Mart di Kota Kupang. Dalam hitungan bulan, lebih dari 20 gerai menyusul dibuka di seluruh penjuru Nusa Tenggara Timur — dari Lembata hingga Manggarai Barat, dari Belu hingga Sumba. Pita dipotong, foto diabadikan, pejabat pusat berdatangan. Pada Mei 2026, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengunjungi gerai NTT Mart Palapa di Kupang dan menyatakannya sebagai model pemasaran UMKM yang patut dicontoh.

Di balik keriuhan seremonial itu, ada data yang berbicara lebih keras. Gerai NTT Mart di Manggarai Barat — yang terletak di jantung Labuan Bajo, destinasi wisata internasional yang dikunjungi jutaan turis setiap tahun — hanya membukukan omzet Rp10,8 juta dalam tiga bulan pertama operasionalnya: rata-rata Rp108.000 per hari. Gerai Manggarai Timur menunjukkan tren yang lebih mengkhawatirkan: omzet terus menurun dari bulan ke bulan.

Dua realitas yang saling bertolak belakang ini bukan sekadar masalah teknis implementasi. Ia mengungkap kegagalan konseptual yang lebih dalam: pemerintah merespons sebuah krisis struktural di sphere produksi dengan instrumen yang beroperasi sepenuhnya di sphere distribusi. NTT Mart, dalam segala kemegahan naratifnya, adalah program yang membangun etalase ketika yang dibutuhkan adalah pabrik.

Artikel ini bertujuan membongkar kegagalan konseptual tersebut dengan tiga lapis argumen. Pertama, memeriksa anatomi struktural ekonomi NTT untuk menunjukkan bahwa akar masalah ada di sphere produksi. Kedua, menganalisis mengapa respons distribusionis tidak dapat menjawab masalah produksionis — dengan bukti data omzet yang konkret. Ketiga, menelaah fungsi ideologis NTT Mart sebagai instrumen hegemoni naratif yang mengaburkan tuntutan transformasi struktural. Artikel ditutup dengan tawaran arah kebijakan alternatif.


NTT sebagai Ekonomi Konsumtif-Ekstraktif

Pertanian yang Terjebak di Sektor Primer
Data BPS 2025 menunjukkan bahwa struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 28,58 persen terhadap PDRB, sementara konsumsi rumah tangga mendominasi sisi pengeluaran di angka 65,16 persen. Kombinasi dua angka ini adalah penanda diagnostik yang kritis: ekonomi NTT bersifat konsumtif-ekstraktif, bukan produktif-industrial.

Pertanian yang mendominasi PDRB NTT bukan pertanian yang telah mengalami transformasi nilai tambah. Ia adalah pertanian subsisten dan semi-komersial yang menjual produk primer — biji kopi yang belum diroasting, sapi yang dijual hidup, ikan yang dijual segar tanpa cold chain, kacang-kacangan yang dijual mentah. Surplus dari setiap komoditas ini diekstrak keluar provinsi: diproses di Surabaya atau Jakarta, dikemas di sana, lalu dijual kembali ke NTT dengan margin yang telah berlipat ganda.

Kepala Bappeda NTT sendiri mengakui ini secara terang-terangan: ‘Kita harus berhenti menjual bahan baku atau bahan setengah jadi. Pernyataan ini adalah pengakuan resmi bahwa masalah NTT ada di sphere produksi — di ketidakmampuan mengkonversi kekayaan alam menjadi nilai tambah yang terakumulasi di dalam daerah. Ironisnya, NTT Mart tidak menjawab pernyataan itu.

Absennya Industri Pengolahan
Yang paling telak dalam konteks perdebatan ini adalah satu angka: kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB NTT belum mencapai 2 persen pada triwulan I 2026. Sebagai pembanding, industri manufaktur menyumbang 17,18 persen terhadap PDB nasional. Kesenjangan ini bukan soal skala wilayah — ia soal karakter ekonomi yang berbeda secara struktural.

Memang tercatat bahwa industri pengolahan NTT tumbuh 20,35 persen pada triwulan IV-2025 — angka yang terdengar impresif. Tapi pertumbuhan tinggi dari basis yang hampir nol bukanlah transformasi struktural. Jika kontribusi sektor ini adalah 1,5 persen dan tumbuh 20 persen, ia menjadi 1,8 persen — masih jauh dari ambang yang bermakna. Angka pertumbuhan tanpa konteks basis adalah alat retorika, bukan indikator transformasi.

Dengan absennya industri pengolahan yang signifikan, NTT tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi barang konsumsi yang selama ini didatangkan dari luar. Bukan karena tidak ada bahan bakunya — NTT kaya dengan perikanan, peternakan, perkebunan, dan tenun. Tapi karena tidak ada kapital produktif yang berinvestasi dalam pengolahan: tidak ada fasilitas pengalengan ikan, tidak ada industri pengolahan susu sapi Timor, tidak ada pabrik tekstil yang memproduksi kain tenun dalam skala komersial.

Bukti Kegagalan Produksi
Angka defisit perdagangan yang disebut Gubernur Melki — barang keluar Rp8 triliun, masuk Rp59 triliun, defisit Rp51 triliun — lebih besar dari total APBD Provinsi NTT. Ini adalah argumen terkuat yang justru digunakan pemerintah untuk membenarkan NTT Mart, tapi sekaligus menjadi bukti paling kuat bahwa NTT Mart adalah respons yang tidak proporsional terhadap masalahnya.

Defisit sebesar itu tidak bisa dijelaskan oleh ketiadaan gerai penjualan. NTT sudah memiliki pasar tradisional, warung-warung, minimarket, dan berbagai titik perdagangan. Defisit itu terjadi

karena NTT tidak memproduksi cukup barang untuk mensubstitusi impor — dan barang yang diproduksinya sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah, diproses di luar, lalu diimpor kembali sebagai produk jadi. Ini adalah struktur pertukaran yang tidak setara dalam arti yang paling harfiah.

Tabel 1. Indikator Struktural Ekonomi NTT dan Kinerja NTT Mart

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi NTT, Floresa.co, Ekorantt.com, nttprov.go.id, dan pernyataan resmi Gubernur NTT.

Respons Distribusionis terhadap Masalah Produksionis: Sebuah Kegagalan Konseptual

Dua Sphere dalam Ekonomi-Politik
Dalam kerangka ekonomi-politik, sirkuit kapital melewati dua sphere yang secara analitis berbeda. Sphere produksi adalah arena di mana nilai diciptakan: tenaga kerja bekerja pada means of production untuk menghasilkan komoditas, dan di sinilah surplus value diekstrak. Sphere distribusi — atau sirkulasi — adalah arena di mana komoditas yang telah diproduksi dipindahtangankan, dipertukarkan, dan dijual. Di sini nilai direalisasikan, bukan diciptakan.

Distinsi ini penting karena sebuah kebijakan yang beroperasi di sphere distribusi tidak dapat secara otomatis memperbaiki masalah yang akarnya ada di sphere produksi. Menambah titik penjualan tidak menambah kapasitas produksi. Memperbanyak rak tidak menciptakan pabrik. Meresmikan gerai tidak membangun cold chain. NTT Mart, dalam seluruh arsitektur programnya, beroperasi sepenuhnya di sphere distribusi.

Diagnosis yang Keliru Melahirkan Obat yang Salah
Gubernur Melki mendiagnosis masalah NTT sebagai berikut: ‘Masalah terbesar UMKM kita bukan produksi, tapi pasar. Banyak yang bisa buat produk, tapi tidak punya tempat jual.’ Pernyataan ini adalah diagnosis distribusionis yang melahirkan kebijakan distribusionis: bangun tempat jual, masalah beres.

Tapi apakah benar masalahnya ada di sisi pasar? Data menunjukkan hal lain. Setiap gerai NTT Mart yang dilaporkan Floresa menunjukkan dua masalah yang bersamaan: (1) gerai sepi pembeli, dan (2) rak-rak tidak terisi penuh secara konsisten karena pasokan dari UMKM tidak stabil. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya di sisi permintaan (tidak ada pembeli), tapi juga di sisi pasokan (tidak ada produk yang konsisten, berstandar, dan kompetitif secara harga). Keduanya berakar pada kelemahan di sphere produksi.

Direktur Utama Bank NTT pun secara jujur mengakui empat tantangan mendasar UMKM: permodalan, pendampingan, literasi keuangan, dan akses pasar. NTT Mart hanya menjawab tantangan keempat — itupun secara parsial. Tiga tantangan pertama — yang kesemuanya berada di sphere produksi — dibiarkan sebagai pekerjaan rumah perbankan. Ini adalah distribusi tanggung jawab yang mencerminkan distribusi masalah yang keliru.
Paradoks Labuan Bajo

Tidak ada contoh yang lebih telak untuk membongkar kegagalan logika distribusionis NTT Mart daripada kasus Labuan Bajo. Kawasan ini menerima jutaan wisatawan internasional setiap tahun — konsumen dengan daya beli tinggi yang secara aktif mencari produk lokal autentik. Di atas kertas, ini adalah pasar yang sempurna untuk NTT Mart.

“NTT Mart Manggarai Barat, yang diluncurkan 21 Desember 2025, hanya membukukan total omzet Rp10,8 juta hingga akhir Maret 2026 sekitar Rp108.000 per hari. Di kabupaten yang sama, Labuan Bajo menerima jutaan wisatawan internasional setiap tahun. Namun aliran uang itu tidak menemukan jalan masuk ke gerai NTT Mart.”
— Ekorantt.com, 11 Mei 2026.

Mengapa? Karena masalahnya bukan ketiadaan pasar — pasar ada dan besar. Masalahnya adalah ketidakmampuan produksi lokal untuk memasok kebutuhan pasar wisata premium tersebut: kualitas produk yang belum konsisten, kemasan yang belum memenuhi standar wisata internasional, rantai dingin yang tidak ada untuk produk perikanan, dan lokasi gerai yang tidak terintegrasi ke dalam sirkulasi ekonomi wisata. Semua hambatan ini berakar di sphere produksi dan infrastruktur, bukan di distribusi.

OVOP/OSOP/OCOP

Skema tiga pilar NTT Mart — One Village One Product (OVOP), One School One Product (OSOP), dan One Community One Product (OCOP) — secara konseptual memiliki nilai tersendiri. Ia mencoba mengorganisir produksi di level mikro: desa sebagai unit produksi, sekolah sebagai inkubator wirausaha, komunitas sebagai aktor ekonomi kolektif. Ini lebih dari sekadar membuka toko.

Namun ada pertanyaan struktural yang tidak dijawab oleh skema ini.

Siapa yang menanggung biaya logistik antarpulau dari desa ke gerai kabupaten?

Bagaimana konsistensi pasokan dijaga ketika petani desa masih bergantung pada musim dan cuaca?

Apakah standarisasi kemasan dapat ditegakkan pada produsen mikro yang sendiri hidup di ambang garis kemiskinan— 21,48 persen penduduk perdesaan NTT masih berada di bawah garis kemiskinan?

Bahkan lebih jauh: apakah siswa SMK yang ‘berproduksi’ melalui OSOP sedang dididik menjadi wirausahawan, atau sedang diorganisir sebagai tenaga produksi murah untuk memenuhi rak gerai pemerintah?

Skema OVOP/OSOP/OCOP adalah organisasi produksi mikro, bukan transformasi struktur produksi. Transformasi struktural membutuhkan akumulasi modal produktif, perubahan relasi produksi, dan pembangunan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah nyata. Apa yang ditawarkan skema ini adalah koordinasi distribusi produk yang sudah ada — bukan penciptaan kapasitas produksi baru yang lebih tinggi.


NTT Mart sebagai Hegemoni Naratif Pembangunan

Spektakel sebagai Substitusi Kebijakan
Di sinilah analisis ini memasuki lapisan yang paling kritis. NTT Mart bukan sekadar program yang kurang efektif — ia adalah mekanisme produksi konsensus. Dalam kerangka Gramscian, ia berfungsi sebagai instrumen hegemoni: ia menciptakan narasi bahwa negara hadir, bahwa ekonomi rakyat sedang dibela, bahwa masalah sedang ditangani.

Mekanisme produksi konsensus ini bekerja melalui apa yang dapat kita sebut sebagai spektakel pembangunan: pita dipotong, foto dirilis, gubernur hadir, pejabat pusat memberikan pujian. Setiap peresmian gerai adalah peristiwa media yang menghasilkan liputan positif, mempertegas citra gubernur sebagai pemimpin yang bergerak cepat, dan mengisi agenda publik dengan narasi kemajuan.


Ketika Wamen PANRB Purwadi Arianto mengunjungi NTT Mart Palapa pada 11 Mei 2026 dan mengatakan ‘Saya melihat produk-produk yang tidak terlihat di Jakarta’ — ia secara tidak langsung mengkonfirmasi keberhasilan fungsi ideologis program ini. Pejabat pusat terpesona oleh tampilan gerai yang rapi dan produk yang dikemas dengan baik, sementara data omzet yang sebenarnya tidak pernah menjadi topik kunjungan.

Bagaimana Narasi Keberhasilan Bekerja
Narasi keberhasilan NTT Mart bekerja dengan cara yang spesifik. Indikator yang dipublikasikan adalah: jumlah gerai yang terus bertambah, cakupan kabupaten/kota yang meluas, jumlah UMKM yang bergabung, apresiasi pejabat yang berkunjung, rencana ekspansi ke diaspora NTT di mancanegara. Semua ini adalah indikator input dan proses, bukan indikator outcome.

Indikator yang tidak dipublikasikan secara resmi: omzet per gerai, tren kunjungan pembeli, persentase rak yang terisi, tingkat kelulusan UMKM dari gerai ke pasar yang lebih luas, dampak program pada pendapatan produsen lokal. Satu-satunya data omzet yang tersedia adalah hasil investigasi jurnalisme independen Floresa — dan angka-angka itu berbicara tentang kegagalan, bukan keberhasilan.

Dalam konteks Hadiz dan Robison tentang patrimonial kapitalisme Indonesia, pola ini bukan anomali — ia adalah cara kerja yang khas dari aparatur negara yang lebih terampil dalam mengelola citra pembangunan daripada mengeksekusi transformasi struktural yang sesungguhnya. Program-program simbolis dengan visibilitas tinggi dan biaya politik rendah dipilih bukan karena efektif, tapi karena menghasilkan legitimasi dalam jangka pendek.

Pertanyaan Struktural yang Tersingkirkan

Yang paling berbahaya dari fungsi ideologis NTT Mart adalah apa yang disingkirkannya dari agenda publik. Selama narasi ‘NTT Mart sedang membangun ekonomi rakyat’ mendominasi ruang diskursus, pertanyaan-pertanyaan berikut kehilangan urgensinya:

• Mengapa NTT tidak memiliki industri pengolahan ikan yang bermakna padahal provinsi ini memiliki garis pantai terpanjang ketiga di Indonesia?

• Ke mana surplus dari sektor peternakan NTT mengalir, dan siapa yang memiliki fasilitas pemotongan dan pengolahan daging di luar NTT yang mengambil nilai tambah dari sapi NTT?

• Mengapa kapital produktif tidak tumbuh lokal di NTT, dan apa yang membuat investor memilih membangun pabrik pengolahan di Jawa ketimbang di NTT?

• Bagaimana struktur rantai nilai komoditas NTT dikuasai oleh kapital eksternal — dan apa yang dapat dilakukan untuk membalikkan ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan kebijakan industri yang serius, investasi infrastruktur yang masif, perubahan relasi kekuasaan dalam rantai komoditas, dan komitmen fiscal yang jauh melampaui biaya membuka gerai. Mereka tidak akan muncul selama NTT Mart berhasil menciptakan kesan bahwa pemerintah sudah berbuat cukup.

Dari Etalase ke Fondasi

Kritik struktural kehilangan maknanya jika tidak disertai arah alternatif yang konkret. Bagian ini tidak menawarkan blueprint teknis yang lengkap — itu membutuhkan kajian tersendiri — tapi menegaskan prinsip-prinsip transformasi yang harus menjadi kompas kebijakan.

Investasi dalam Industri Pengolahan sebagai Prioritas Utama

Jika masalah NTT ada di absennya industri pengolahan — yang tercermin dalam kontribusinya yang belum mencapai 2 persen PDRB — maka kebijakan yang transformatif harus menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan lokal sebagai prioritas anggaran. Ini berarti: cold storage dan fasilitas pengolahan ikan di sentra nelayan, unit pengolahan susu sapi di Timor Tengah Selatan dan Belu, fasilitas roasting dan packaging kopi di Flores, dan pengolahan kulit sapi menjadi produk kulit bernilai tinggi.

Investasi ini tidak harus berasal dari APBD semata. Model koperasi multi-pihak yang mengintegrasikan produsen primer, unit pengolahan, dan akses pasar — dengan kepemilikan kolektif yang memastikan surplus terakumulasi di tangan produsen lokal — adalah alternatif kelembagaan yang lebih berkeadilan dibanding model gerai retail yang dikelola pemerintah.

Penguatan Basis Produksi UMKM, Bukan Hanya Akses Pasar

KUR yang disebutkan pemerintah sebagai solusi — dengan potensi penyaluran Rp3,7 triliun di NTT — adalah langkah yang tepat arah, tapi tidak cukup jika tidak disertai pendampingan teknis produksi, bukan sekadar pendampingan manajemen dan literasi keuangan. UMKM yang beroperasi di garis kemiskinan membutuhkan akses ke teknologi produksi, bukan semata akses ke rak toko.

NTT Mart sebagai Simpul, Bukan Tujuan Akhir

Ini bukan argumen untuk menutup NTT Mart. Program ini memiliki nilai sebagai titik awal , ia mengorganisir UMKM, menciptakan jaringan distribusi, dan membangun kesadaran merek produk lokal NTT. Tapi ia harus diposisikan sebagai ujung hilir dari rantai nilai yang lebih panjang, bukan sebagai solusi utama.

Biaya distribusi NTT yang terkenal tinggi hanya bisa ditekan dengan investasi infrastruktur logistik — pelabuhan yang efisien, cold chain antarpulau, dan sistem transportasi yang terintegrasi. Tanpa ini, produk-produk dari desa kepulauan NTT akan selalu kalah bersaing karena biaya distribusinya memakan margin produsen sebelum barang sampai ke rak.


*****
NTT Mart adalah cerminan dari sebuah watak kebijakan yang lebih luas: kecenderungan untuk merespons masalah struktural dengan solusi yang terlihat heroik tapi tidak menyentuh akar masalahnya.

Ia merespons defisit perdagangan Rp51 triliun — sebuah masalah akumulasi kapital dan kapasitas produksi — dengan membuka gerai distribusi. Ia merespons kemiskinan struktural yang berakar pada relasi produksi yang tidak setara dengan menyediakan etalase yang rapi.

Data tidak berbohong. Gerai dengan omzet Rp108.000 per hari di Labuan Bajo — kota yang dikunjungi jutaan wisatawan internasional — bukan masalah sosialisasi yang kurang atau lokasi yang tidak strategis. Ia adalah bukti bahwa program ini tidak memiliki koneksi organik dengan rantai nilai ekonomi yang sesungguhnya bergerak di NTT.

Dalam kerangka Gramscian, yang paling berbahaya dari NTT Mart bukan kegagalan implementasinya — melainkan keberhasilan ideologisnya. Selama gerai-gerai itu berdiri, selama pejabat pusat mengunjungi dan memuji, selama narasi ‘ekonomi rakyat dibangun’ terus diproduksi — maka tuntutan terhadap transformasi struktural yang sesungguhnya akan terus teredam.

NTT membutuhkan lebih dari etalase. Ia membutuhkan peningkatan skala produksi massal di hulu, ia membutuhkan pabrik pengolahan, cold chain, koperasi produksi yang kuat, industri pengolahan yang menangkap nilai tambah di dalam daerah, dan kebijakan industri yang berani mengubah posisi NTT dari pemasok bahan mentah menjadi produsen barang jadi. Sampai kebijakan-kebijakan itu hadir, NTT Mart akan tetap menjadi etalase yang indah di atas fondasi yang retak.

***

“Pujian memang menyenangkan, namun itu tidak cukup.  kritik yang jujur, tulus dan membangun dibutuhkan untuk menguji kedewasaan dalam suatu persahabatan”.