Dalam kerangka pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, agenda swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis.
Target ini secara konseptual ditopang oleh strategi hilirisasi—yakni memperpanjang rantai nilai sumber daya alam agar menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan mendorong transformasi struktur ekonomi.
Di tingkat daerah, mandat ini diartikulasikan kembali dalam agenda pembangunan Nusa Tenggara Timur oleh pasangan gubernur–wakil gubernur Melki Laka Lena dan Johni, yang sejak masa kampanye menempatkan hilirisasi sebagai prioritas utama program.
Namun, setelah satu tahun pemerintahan berjalan, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi langkah struktural yang nyata?
Hilirisasi sebagai Kesepakatan Programatik
Dukungan politik dari berbagai elemen, termasuk Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) NTT, pada dasarnya bertumpu pada kesamaan pandangan bahwa hilirisasi merupakan jalan strategis untuk mengubah fondasi ekonomi daerah.
Logika dasarnya jelas: ketika komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, maka terjadi perpanjangan rantai produksi. Proses ini menciptakan tahapan pengolahan baru, meningkatkan nilai produk, mendorong kenaikan skala produksi di hulu, serta memicu lahirnya industri turunan.
Dengan kata lain, hilirisasi bukan sekadar program sektoral, melainkan instrumen transformasi corak produksi masyarakat—dari pola agraris subsisten menuju ekonomi berorientasi industri.
Inilah fondasi konseptual yang menjadi basis dukungan politik terhadap pasangan Melki – Johni dalam forum Rapat Kerja Wilayah Partai PRIMA NTT saat itu.
***
Di sisi lain, penting diakui bahwa satu tahun pemerintahan merupakan rentang waktu yang relatif singkat untuk menilai keberhasilan proyek transformasi struktural sebesar hilirisasi. Perubahan corak produksi yang telah mengakar puluhan tahun tidak mungkin dicapai melalui kebijakan jangka pendek. Transformasi semacam ini memerlukan orkestrasi kebijakan lintas sektor, investasi besar, serta mobilisasi institusi ekonomi yang terencana.
Namun, justru karena sifatnya yang jangka panjang, publik secara rasional mengharapkan adanya fondasi awal yang jelas: peta jalan, proyek percontohan berskala, atau kebijakan yang secara eksplisit menunjukkan arah industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Pada titik inilah kesenjangan antara ekspektasi dan realitas akan terlihat.
Hilirisasi yang Belum Terlembaga
Evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan menunjukkan bahwa hilirisasi belum sepenuhnya terlembaga dalam bentuk kebijakan dan aksi konkret yang terintegrasi. Beberapa indikasi utama dapat dirumuskan.
Pertama, belum tampak desain strategis yang komprehensif mengenai bagaimana peningkatan skala produksi di hulu akan disinkronkan dengan kapasitas pengolahan di hilir. Tanpa hubungan struktural ini, hilirisasi berisiko berhenti pada tataran retorika.
Kedua, transformasi ekonomi membutuhkan gerakan besar yang melibatkan negara, pelaku usaha, dan masyarakat produsen. Upaya berskala kecil tidak cukup untuk menggeser struktur produksi yang telah terbentuk lama. Absennya mobilisasi kebijakan yang masif membuat perubahan yang diharapkan belum terlihat signifikan.
Ketiga, keberadaan NTT Mart sering dipersepsikan sebagai simbol hilirisasi, padahal secara substansial ia berfungsi sebagai etalase pemasaran. Perlu ditegaskan bahwa NTT Mart tidak menjual bahan mentah, melainkan produk olahan akhir dari UMKM di seluruh daerah. Dengan demikian, keberadaannya penting sebagai saluran distribusi, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan pembangunan kapasitas produksi dan industri pengolahan di hulu. Tanpa penguatan basis produksi, etalase tidak otomatis menciptakan industrialisasi.
Momentum yang Harus Dimanfaatkan
Selain itu, peluang eksternal yang sebenarnya dapat menjadi katalis hilirisasi juga belum sepenuhnya dimanfaatkan. Program nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyediakan pasar besar bagi produk pangan, baik bahan baku maupun hasil olahan.
Dalam logika pembangunan industri, kepastian permintaan seperti ini seharusnya menjadi pemicu peningkatan kapasitas produksi dan investasi pengolahan.
Namun hingga kini, belum terlihat strategi besar yang mengaitkan peluang pasar tersebut dengan agenda hilirisasi daerah. Kita masih sibuk dengan kunjungan-kunjungan ke SPPG yang lebih banyak kadar seremonial daripada mengevaluasi rantai pasok pangan sebagai penopang operasional SPPG yang secara faktual lebih banyak datang dari luar NTT.
Secara konseptual, arah kebijakan hilirisasi yang diusung pemerintah daerah sejalan dengan agenda nasional swasembada pangan. Fondasi gagasannya tepat: memperpanjang rantai nilai, meningkatkan produktivitas, dan mendorong transformasi ekonomi daerah. Namun, pada tahun pertama pemerintahan, implementasi kebijakan tersebut belum menunjukkan langkah struktural yang cukup kuat untuk menandai dimulainya proses transformasi.
Penilaian ini tidak berarti menafikan kompleksitas dan keterbatasan waktu yang dihadapi pemerintah. Justru sebaliknya, ia menegaskan bahwa hilirisasi adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan, keberanian investasi, dan orkestrasi kelembagaan yang terencana. Tanpa itu, hilirisasi berisiko tetap menjadi slogan pembangunan, bukan mesin perubahan ekonomi.
Mulailah Bergerak Lebih Fokus Mewujudkan Visi
Sebagai pengingat, tantangan utama ke depan bukan lagi pada tataran visi, melainkan pada kemampuan menerjemahkan visi tersebut menjadi arsitektur kebijakan yang konkret—yang mampu menghubungkan produksi rakyat di hulu dengan industri pengolahan dan pasar secara sistematis.
Hanya melalui langkah inilah hilirisasi dapat bergerak dari ruang retorika menuju realitas transformasi ekonomi di NTT.
Yosi Asafa
