“No Kings”, Krisis Hegemoni dan Kontradiksi Kapitalisme Global

Dari Protes ke Krisis Sistemik

Munculnya gerakan “No Kings” di Amerika Serikat sepanjang periode 2025–2026—yang mencapai puncaknya pada aksi besar 28 Maret 2026 dengan partisipasi sekitar 8–9 juta warga di lebih dari 3.000 titik aksi yang tersebar di 53 wilayah administratif—tidak dapat direduksi sebagai sekadar respons spontan terhadap kepemimpinan Donald Trump. Fenomena ini justru merefleksikan akumulasi kontradiksi struktural dalam kapitalisme lanjut yang telah berkembang selama beberapa dekade.

Dalam kerangka historis Amerika, yang berakar pada American Revolution, penolakan terhadap “raja” secara tradisional dimaknai sebagai penolakan terhadap bentuk kekuasaan absolut yang tidak tunduk pada kontrol rakyat. Namun, dalam konfigurasi kapitalisme kontemporer, makna tersebut mengalami transformasi mendasar. “Raja” tidak lagi hadir dalam bentuk monarki feodal, melainkan menjelma sebagai oligarki kapitalis—yakni kelas pemilik modal yang mengkonsolidasikan kekuasaan melalui dominasi atas pasar, penetrasi dalam institusi politik, serta pengaruh hegemonik dalam membentuk kesadaran dan legitimasi sosial.

Dari perspektif Marxist, negara dalam kapitalisme bukanlah entitas netral, melainkan “komite eksekutif bagi kepentingan borjuasi”. Dalam kondisi di mana akumulasi kapital mencapai tingkat konsentrasi ekstrem, fungsi negara semakin telanjang sebagai alat reproduksi kekuasaan kelas. Gerakan “No Kings” adalah momen di mana ilusi demokrasi formal mulai retak, dan kontradiksi antara bentuk demokrasi dan isi oligarkinya menjadi terlihat oleh massa.

Demokrasi dan Pembajakan Oligarki

Analisis Marxist menempatkan struktur kepemilikan sebagai fondasi kekuasaan. Data kontemporer di Amerika Serikat menunjukkan bahwa konsentrasi kapital telah mencapai tingkat yang secara historis hanya ditemukan menjelang krisis besar.
Ini merupakan basis material “No Kings”.

Data distribusi kekayaan di Amerika menunjukkan tingkat konsentrasi yang ekstrem. Berdasarkan data Federal Reserve (Survey of Consumer Finances 2022–2023), 1% rumah tangga teratas menguasai sekitar 30–32% total kekayaan nasional, sementara 50% terbawah hanya menguasai sekitar 2–3%. Ketimpangan ini bukan hanya besar, tetapi juga meningkat secara historis sejak 1980-an.

Lebih jauh, laporan Congressional Budget Office (CBO) menunjukkan bahwa dalam periode 1979–2021, pendapatan setelah pajak kelompok 1% teratas meningkat lebih dari 200%, sementara pertumbuhan pendapatan kelompok bawah jauh lebih lambat. Produktivitas tenaga kerja meningkat signifikan dalam periode yang sama, tetapi upah riil pekerja median relatif stagnan.
Hal ini mengekpose fakta bawah pertama-tama, ketimpangan ini adalah bentuk konkret dari relasi produksi yang timpang, selanjutnya, ia (baca : ketimpangan) menciptakan kondisi di mana sebagian besar warga tidak lagi merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks seperti ini, demokrasi kehilangan basis materialnya: ketika ketimpangan terlalu tinggi, kesetaraan politik formal tidak lagi berarti kesetaraan pengaruh nyata.

Transformasi ini diperkuat oleh perubahan institusional yang memungkinkan penetrasi modal ke dalam politik. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Citizens United v. FEC menjadi titik balik penting. Setelah putusan ini, pengeluaran politik oleh korporasi dan kelompok kepentingan meningkat tajam.
Data dari OpenSecrets menunjukkan bahwa total belanja pemilu federal AS pada 2024 mencapai lebih dari $15 miliar, menjadikannya yang termahal dalam sejarah. Super PAC dan kelompok luar (outside spending groups) menyumbang miliaran dolar, sebagian besar berasal dari donor sangat kaya.

Lebih signifikan lagi, penelitian politik kuantitatif oleh Martin Gilens dan Benjamin Page (Princeton University, 2014) menunjukkan bahwa
preferensi kebijakan kelompok kaya memiliki korelasi kuat dengan hasil kebijakan pemerintah, sementara preferensi mayoritas warga hampir tidak berpengaruh secara independen.
Temuan ini secara empiris mendukung tesis bahwa sistem politik Amerika telah bergerak menuju oligarki de facto. Ini mengonfirmasi tesis klasik Marx bahwa dalam masyarakat kapitalis, demokrasi formal dapat berfungsi sebagai selubung bagi dominasi kelas.

Dengan demikian, slogan “No Kings” mencerminkan kesadaran yang berkembang bahwa kekuasaan nyata tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan pada oligarki yang mengendalikan negara dari balik mekanisme formal demokrasi.

Dislokasi Tenaga Kerja dan Krisis Reproduksi Sosial

Krisis legitimasi politik tidak dapat dilepaskan dari pengalaman ekonomi sehari-hari warga.
Demikian pula, kesadaran politik tidak muncul di ruang hampa. Ia berakar pada pengalaman material. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Amerika mengalami gelombang restrukturisasi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa sepanjang 2025 saja, lebih dari satu juta pekerja terdampak PHK yang diumumkan oleh perusahaan-perusahaan besar.
Bagi para kapitalis, hal ini meruakan bagian dari dinamika “normal” pasar tenaga kerja, namun bagi kebanyakkan warga AS saat ini, pasar tenaga kerja mereka menunjukkan tanda-tanda dislokasi struktural yang berbahaya.

Menurut data Challenger, Gray & Christmas, sepanjang 2025, lebih dari 1,1 juta PHK diumumkan di berbagai sektor. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya dan merupakan salah satu yang tertinggi sejak krisis pandemi.

Data Bureau of Labor Statistics (BLS) menunjukkan bahwa
rata-rata 1,5–1,8 juta pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja setiap bulan (layoffs and discharges). Sektor teknologi mengalami restrukturisasi besar, dengan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan sejak 2023.

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terjadi secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari gelombang penutupan usaha dan restrukturisasi korporasi yang meluas. Hal ini tercermin dari penutupan toko ritel, penyusutan jaringan distribusi, serta pengurangan cabang di sektor perbankan, media, dan ritel.

Selain itu, aktivitas penggabungan dan akuisisi usaha turut berkontribusi terhadap penghilangan sejumlah posisi tenaga kerja. Dalam skala global, sejak awal tahun 2025, lebih dari 5.296 perusahaan telah mengumumkan PHK massal. Lebih lanjut, sebuah laporan memproyeksikan bahwa 41% perusahaan berencana untuk mengurangi jumlah karyawan dalam lima tahun ke depan, dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) menjadi pendorong utamanya.

Peran teknologi, khususnya AI, semakin menjadi faktor kunci dalam percepatan pengurangan tenaga kerja dlam sistem kapitalis. Data mencatat bahwa lebih dari 54.000 PHK pada tahun 2025 secara langsung dikaitkan dengan adopsi AI, dengan sektor logistik, media, dan layanan mengalami substitusi tenaga kerja manusia melalui otomatisasi. Kondisi ini menandai fase baru kapitalisme di mana peningkatan produktivitas tidak lagi sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, melainkan justru beriringan dengan menurunnya kebutuhan akan sumber daya manusia.

Fenomena ini dapat dibaca sebagai bagian dari “cadangan tenaga kerja industri” (reserve army of labor), yang diperlukan untuk menjaga fleksibilitas dan menekan upah. Namun dalam fase kapitalisme digital, fenomena ini diperparah oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan, yang meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

Kontradiksi yang muncul juga bersifat klasik, di mana kapasitas produksi meningkat, tetapi daya beli masyarakat tidak mengikuti. Ini menghasilkan krisis overproduksi laten, di mana sistem mampu menghasilkan lebih banyak barang daripada yang dapat diserap oleh pasar. Dalam kondisi ini, ketidakamanan ekonomi menjadi pengalaman umum, bahkan bagi kelas menengah.

Salah satu dimensi yang mempercepat mobilisasi adalah persepsi bahwa negara semakin menggunakan kekuatan koersif untuk mengelola ketidakpuasan sosial. Penggunaan aparat keamanan dalam isu domestik, kebijakan imigrasi yang agresif, dan respon keras terhadap protes menciptakan kesan bahwa negara tidak lagi netral. Dalam teori politik, kondisi ini sering dikaitkan dengan pergeseran dari “negara kesejahteraan” menuju “negara keamanan” (security state), di mana stabilitas lebih diutamakan daripada legitimasi demokratis.

Data survei memperkuat gambaran krisis legitimasi terhadap pemerintah. Survei Gallup dan Pew Research Center dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa
tingkat kepercayaan terhadap Kongres sering berada di bawah 20%, mayoritas warga percaya bahwa negara “berjalan ke arah yang salah” dan sekitar 70–80% warga menilai pengaruh uang dalam politik terlalu besar. Selain itu, menurut hasil jajak pendapat AP-NORC (2025) menunjukkan bahwa mayoritas responden, termasuk sebagian pemilih Partai Republik, menganggap sistem politik “tidak bekerja untuk orang seperti mereka”. Dalam konteks ini, slogan “No Kings” memperoleh makna yang sangat konkret yakni ia bukan sekadar kritik terhadap figur, tetapi terhadap sistem yang dianggap tidak lagi representatif.

Gerakan “No Kings” dengan demikian tidak hanya bersifat politik, tetapi juga merupakan ekspresi dari krisis reproduksi sosial—ketika sistem tidak lagi mampu menjamin stabilitas hidup bagi mayoritas.

Krisis Hegemoni Global

Krisis internal ini berkelindan dengan krisis eksternal,
yang ditadai dengan melemahnya hegemoni Amerika Serikat dalam sistem kapitalisme global. Dalam teori Marxist yang dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir seperti Lenin dan Gramsci, hegemoni bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga dominasi ekonomi, finansial, dan ideologis.

Pertama, dedollarisasi dsn fragmntasi lembaga keuangan. Salah satu indikator penting dari krisis hegemoni adalah erosi dominasi dolar AS dalam perdagangan global. Meskipun dolar masih mendominasi, tren dedolarisasi semakin nyata. Data IMF menunjukkan bahwa porsi cadangan devisa global dalam dolar telah menurun dari sekitar 71% pada tahun 1999 menjadi sekitar 58–59% dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara dalam blok BRICS secara aktif mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. China, sebagai ekonomi terbesar kedua dunia, telah memperluas penggunaan Yuan dalam perdagangan energi, termasuk dengan negara-negara seperti Rusia dan Iran.

Dalam konteks konflik di Timur Tengah, Iran dilaporkan semakin menghindari penggunaan dolar dalam transaksi energi, termasuk membuka kemungkinan penggunaan Yuan atau mekanisme barter untuk menghindari sanksi. Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20% perdagangan minyak dunia, menjadi arena strategis di mana dominasi finansial dan militer AS diuji secara simultan.

Selain itu, munculnya institusi keuangan alternatif seperti New Development Bank (BRICS) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menunjukkan upaya sistematis untuk menciptakan arsitektur finansial di luar kendali Barat. Walaupun skala mereka belum menyaingi IMF atau Bank Dunia, arah perubahannya jelas: fragmentasi sistem keuangan global.

Kedua, sanksi ekonomi dan batas kekuasaan imperilis. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat menggunakan dolar dan sistem keuangan global sebagai alat kekuasaan, terutama melalui sanksi ekonomi. Namun penggunaan berlebihan instrumen ini justru menghasilkan efek paradoks. Negara-negara yang menjadi target sanksi—seperti Iran, Rusia, dan Venezuela—dipaksa untuk mengembangkan mekanisme alternatif. Akibatnya, sanksi yang sebelumnya efektif sebagai alat dominasi kini mendorong terbentuknya blok ekonomi yang relatif otonom dari sistem Barat. Hal ini mencerminkan kontradiksi dalam imperialisme, di mana upaya mempertahankan dominasi justru mempercepat erosi hegemoni itu sendiri.

Ketiga, paradoks kekuatan militer. Salah satu pilar hegemoni Amerika adalah kekuatan militernya. Dengan anggaran pertahanan lebih dari 800 miliar dolar per tahun, AS tetap menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Namun data historis menunjukkan bahwa superioritas militer tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan politik.

Kegagalan dalam perang Vietnam, diikuti oleh intervensi di Irak dan Afghanistan, menunjukkan batas kekuatan militer dalam menghadapi konflik asimetris. Perang di Afghanistan, yang berlangsung selama dua dekade dengan biaya lebih dari 2 triliun dolar, berakhir dengan kembalinya Taliban ke kekuasaan pada 2021.
Dalam konteks Iran, situasinya lebih kompleks. Iran bukan hanya negara dengan kapasitas militer signifikan di kawasan, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam sistem energi global.

Ketidakmampuan AS untuk secara cepat memaksakan kehendaknya mencerminkan perubahan dalam distribusi kekuatan global. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan koersif saja tidak cukup untuk mempertahankan hegemoni jika basis ekonomi dan legitimasi ideologisnya melemah.

“No Kings” sebagai Kesadaran Kelas dalam Tahap Awal

Jika seluruh dimensi ini disatukan—ketimpangan ekstrem, dominasi oligarki, dislokasi tenaga kerja, erosi hegemoni global—maka gerakan “No Kings” dapat dipahami sebagai bentuk awal dari kesadaran kelas yang sedang berkembang di negara kapitalis terbesar di dunia.

Ia belum tentu terartikulasikan secara ideologis sebagai gerakan anti-kapitalis yang koheren. Namun ia mencerminkan apa yang dalam tradisi Marxist disebut sebagai “kesadaran kelas dalam dirinya” (class-in-itself) yang mulai bergerak menuju “kesadaran kelas untuk dirinya” (class-for-itself).
Slogan “No Kings” dengan demikian bukan hanya kritik terhadap individu atau rezim, tetapi terhadap struktur kekuasaan yang lebih dalam—struktur di mana kapital menguasai negara, dan negara mengatur masyarakat demi reproduksi kapital. Situasi “No Kings” merupakan situasi “pra -revolusioner” yang berpotensi berkembang dalam diprediksi kalangan sosilis dan kiri radikal AS.

Apa yang kita saksikan hari ini di Amerika Serikat bukanlah krisis sementara, melainkan fase dalam transformasi kapitalisme global. Hegemoni Amerika sedang mengalami erosi, tetapi belum sepenuhnya runtuh. Oligarki domestik semakin kuat, tetapi juga semakin kehilangan legitimasi. Rakyat mulai bergerak, tetapi belum memiliki organisasi politik yang mampu mengartikulasikan perubahan sistemik.

Dalam kondisi seperti ini, gerakan seperti “No Kings” harus dipahami sebagai gejala awal dari kemungkinan perubahan yang lebih besar. Dalam bahasa Marx, sejarah bergerak melalui kontradiksi. Dan kontradiksi yang kini muncul—antara demokrasi formal dan kekuasaan oligarki, antara dominasi global dan fragmentasi sistem—menunjukkan bahwa sistem yang ada sedang memasuki fase ketidakstabilan yang mendalam.

Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, tetapi dalam bentuk apa, dan dengan kekuatan sosial mana yang akan memimpinnya.

Editor/ASNI